dutapublik.com, BEKASI – Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten yang masuk kedalam kategori kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa Barat yang mencapai kisaran hampir Rp7 triliun setiap tahunnya.
Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka fantastik dengan nilai Rp2 triliun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.
“Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”
Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efisiensi anggaran.
“Jika satu per tiga atau sekitar Rp2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya Rp2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai,” ujar Gunawan, Sabtu (18/2).
“Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”
“Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran di belanja pegawai atau melakukan inovasi-inovasi mencari potensi-potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan. (Uya)
