Bikers FKPPI Ingatkan Lembaga Pembiayaan Di Karawang Tak Rampas Kendaraan Bermotor, Terlebih Kendaraan Yang Dipakai Anggota TNI/Polri

643

dutapublik.com, KARAWANG – Viralnya penarikan paksa oleh Debt Colektor terhadap kendaraan bermotor yang dikemudi anggota TNI beberapa waktu lalu, membuat Bikers Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri Kabupaten Karawang terpanggil untuk melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga pembiayaan (leasing), salah satunya yaitu Mandiri Tunas Finance (MTF).

Kehadiran Biker FKPPI menurut Kordinator Lapangan Aksi Edi, agar jangan ada lagi peristiwa serupa berupa penarikan kendaraan bermotor di jalan raya terhadap masyarakat khususnya terhadap anggota TNI.

“Terlebih sebagaimana dalam video itu muncul penarikan dilakukan saat anggota TNI sedang menolong masyarakat, sehingga kehadiran kami beraudiensi ke Leasing-Leasing untuk mencegah jangan sampai peristiwa seperti itu terjadi di Karawang,” ujar Edi usai diterima pihak Manajemen Mandiri Tunas Finance di Karawang, pada Jumat, (4/6).

Baca Juga:  Ketua Terpilih PAC GP Ansor Sukatani Bersilaturahmi Ke Kantor Kecamatan Jelang Pelantikan

Hal serupa juga disampaikan Ketua Biker FKPPI Karawang, H. Agus Sanusi. Pihaknya juga berkeinginan agar lembaga pembiayaan dimanapun khususnya di Karawang bisa menghormati institusi TNI/Polri. Bila dikemudian hari ada kendaraan yang dikemudikan anggota TNI/Polri, ternyata pemilik kendaraan itu belum membayar angsuran, jangan sampai anggota TNI/Polri yang sekedar pinjam kendaraan itu diperlakukan tidak hormat terhadap aparat keamanan.

Agus meminta proses audiensi dilakukan secara benar dan terhormat.

“Audensi harus disampaikan menggunakan surat kemudian disepakati waktu pertemuan. Semua bisa dibicarakan dengan baik,” kata Agus Sanusi.

Baca Juga:  Ketua LPAKN RI PRO JAMIN Lampung Minta BPK Audit Pengadaan Ambulance Dan Pusling Di Dinkes Tanggamus

Ketua KB FKPPI Kabuaten Karawang Hj.Eli Amalia S. Priatna, berpesan kepada Ketua dan Anggota Bikers FKPPI seyogianya selalu berkoordinasi dengan semua pihak agar selalu berjalan sesuai koridor hukum.

“Jangan sampai kegiatan Bikers melabrak aturan sehingga melakukan hal atau tindakan yang kurang bagus di mata hukum, memang Bikers itu merupakan sayap juang melalui bakat minat berkendara roda dua juga kegiatan kopi darat (kopdar),” ujarnya.

Hj. Eli berpesan, jangan sampai ada dari anggota FKPPI atau Bikers FKPPI menjadi DC (Debt Colector) apalagi sampai melakuakan perampasan penarikan dengan memakai bendera FKPPI. (Uhe)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *