dutapublik.com, TANGGAMUS – Gabung Organisasi Profesi Wartawan, dan LSM gelar aksi damai di depan Sekretariat Bupati Tanggamus, tuntut pembayaran Advertorial/ADV tahun 2023 ke Pemkab setempat.
Diketahui sebelumnya para wartawan telah beberapa kali mendatangai Sekretariat Bupati dan BKD guna mempertanyakan terkait tersendatnya anggaran koran dan Advertorial tahun 2023, namun bukan bayaran koran atau Advertorial yang mereka peroleh melainkan anggaran media yang mencapai puluhan milyar yang masih terhutang di Pemkab setempat.
Aksi damai yang dimotori oleh LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), YPPKM MP3 dan organisasi profesi Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO L) dan beberapa organisasi yang ikut bergabung dalam aksi damai tersebut menyampaikan tuntutannya masing masing terkait carut marutnya anggaran media di Pemkab Tanggamus tahun 2023 lalu.
Pada saat aksi damai berlangsung gabungan Organisasi Profesi dan LSM dalam tuntutannya mendesak Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk segera membayarkan budget koran dan Advertorial yang masih terhutang baik di Kominfo, Dewan maupun di OPD OPD yang lain.
Mewakili Pj Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan Suaidi selaku Asisten I Setdakab Tanggamus mengadakan audiensi bersama perwakilan tiap media dan LSM, dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa terjadinya ketimpangan ini disebabkan adanya kekurangan anggaran di Pemda Tanggamus. “Kami berharap atas nama pemerintah daerah meminta maaf untuk tahun 2023 kita memang mengalami kekurangan anggaran, namun kita akan memperbaikinya di tahun 2024 ini dengan memberikan win win solution,” kata Suadi pada Senin (8/1/2024).
Masih di tempat yang sama Kadis Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Suhartono menyampaikan kondisi keuangan Pemda Tanggamus saat ini mengalami kekurangan anggaran sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan dan hal seperti ini menjadi masalah di seluruh kabupaten di Indonesia. “Harapan kami di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi,” terang Suhartono.
Saat para perwakilan aksi lakukan audensi bersama perwakilan Pemkab Tanggamus dan juga Kepala dinas Kominfo, Ketua GMBI Distrik Tanggamus Amroni meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk segera merealisasikan anggaran media yang masih terhutang tidak ada alasan bagi pemkab untuk menunda nunda karena ini sudah masuk tahun 2024.
Masih di tempat yang sama Ketua Asosiasi Jurnalis Online Lampung DPD Tanggamus Budi WM dalam tuntutannya menyampaikan beberapa poin diantaranya;
1. Bayar Full Advertorial yang belum terbayarkan
2. Minta Transparansi alokasi pembayaran dana Publikasi dan Advertorial sesuai HPS/Harga satuan Per eksemplar media
3. Jangan dibeda-bedakan dalam pengalokasian budget setiap media khususnya online
4. Untuk mengurangi kesenjangan sosial setiap media, bentuk kebijakan dan pengalokasian budget setiap media atau apapun bentuknya harus ada koordinasi dari setiap lembaga profesi wartawan yang ada di Tanggamus
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempo singkat, maka akan kami bawa ke APH Kejati dan Audensi dengan BPK serta konsultasi ke pihak Audit Independen untuk mengusut dugaan ini karena permasalahan ini sudah merupakan suatu temuan,” ujar Amroni.
“Kami juga mengharapkan ada keterbukaan terutama di Kominfo sama Dewan agar kedepannya tidak ada lagi yang bermain-main dengan anggaran dan terkesan kucing-kucingan karena selama ini ketimpangan anggaran media sangat jauh antara satu dengan yang lain,” pungkasnya. (Sarip)
