dutapublik.com – BEKASI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai, pada Senin (5/4) di Kompleks Pemkab Bekasi.
Aksi yang menyoal anggaran pembangunan Toilet yang mencapai puluhan miliar, disinyalir kurang sesuai dengan bangunan yang telah dibangun.
Kordinator Aksi, Rudi Widodo mengatakan, pembangunan toilet yang mencapai kurang lebih Rp 196 Juta per-unit. Apalagi, tentunya menjadi tanda tanya besar, kepastian anggaran sebenarnya pembangunan Toilet yang di lakukan oleh Dinas PUPR (Cipta Karya, red) Kabupaten Bekasi.
“Ya anggaran Toilet sekolah yang harga pembangunannya mencapai kurang dari 200 Juta, karena dari hasil dan jumlah anggarannya justru tak logis,” kata Rudi kepada wartawan, Senin (5/4).
Rudi meminta kepada Bupati Kabupaten Bekasi, untuk segera lakukan evaluaai terhadap Dinas Cipta Karya.
“Maka dari itu kami meminta transparansi, dan mendesak bupati Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi Pejabat Dinas Cipta Karya,” tambahnya.
Ia menyesalkan, dalam acara audensi bersama Pejabat Cipta Karya justru tanpa dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Suhup, yang seolah lari dari tanggungjawab. Selain itu, audensi itu tidak dapat jawaban yang konkrit terkait anggaran Toilet.
“Kita singgung terkait transparansi, justru kami hanya di bacakan biaya-biaya untuk pembangunan WC tersebut, dan tidak dilihatkan ke kita, apalagi jiga tidak di publikasikan ke publik,” geram Rudi.
Selain itu, Artha Wijaya juga menambahkan, jika Pemerintah masih belum juga memberi transparansi pembiayaan bangunan toilet sekolah. Pihaknya akan melaporkan penggunaan anggaran tersebut ke penegak hukum.
“Ya dalam waktu dekat kita juga pertanyakan perkembangan yang sudah sampai di selidiki di tingkat KPK, karena memang infonya KPK juga sedang mendalami, dan kami juga tentunya akan desak KPK untuk memberitahukan ke publik,” tandasnya. (SS)
