dutapublik.com, KARAWANG – Dugaan maraknya pungutan liar (pungli) Dana BOS semakin terlihat, pasalnya sudah banyak Kepala Sekolah SD yang mengadu ke redaksi dutapublik.com. Mereka mengeluhkan pungutan liar tersebut sangat meresahkan.
Pasalnya selain menambah beban keuangan sekolah, juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan negara. Akibatnya mereka mengaku seringkali mencari hutangan kepada pihak lain untuk menutupi kekurangan dalam SPJ.
Tidak sedikit para kepala sekolah terjerat hutang Rentenir akibat praktik pungli yang diduga dilakukan oknum Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah).
Sementara itu, Pengelola Dana BOS tingkat Kabupaten Karawang, Eko, membantah adanya pungli Dana BOS yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua K3S. “Dari kita gak ada itu namanya pungutan Dana BOS, karena semua peruntukan dana BOS sudah dijelaskan secara rinci dalam RKAS,” ujar Eko beberapa waktu lalu.
Bahkan kata Eko, Kepala Dinas Pendidikan Karawang, Asep Junaedi sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait larangan pungutan Dana BOS yang wajib dipatuhi oleh pengelola dana BOS di tingkat sekolah.
“Ada surat edarannya dari Kadisdikpora, jelas disitu Dana BOS dilarang untuk dipungut,” ungkapnya. (Uya)
