dutapublik.com, BANDUNG BARAT – Cuitan Oknum Advisor PT Sinohydro, perusahaan dari negara China yang sedang mengerjakan proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terapung di Waduk Cirata Jawa Barat, Andi Syukri Amal alias ASA diduga terus mencoba mengkerdilkan awak media ketika mau menyampaikan keluhan warga terdampak kepada Perusahaan yang menjadi Owner PLTS tersebut yaitu PT. PMSE membuat salah satu ketua Ormas di Kecamatan Cipeundeuy Bandung Barat merasa prihatin dan sangat kecewa.
Adalah Endang Jatma, Ketua Ormas GMPI (Gerakan Militansi Pejuang Indonesia) DPC Cipeundeuy yang sangat menyayangkan sikap arogan seorang oknum Advisor PT Sinohydro tersebut. Cuitan Endang Jatma ini diungkapkan kepada awak media pada Selasa (7/2).
“Lho ASA itu bukannya warga Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang juga terdampak langsung dengan proyek tersebut, seharusnya dia dong yang lebih cepat menyampaikan keluhan masyarakat, bukan malah seolah menghalang-halangi, jangankan awak media, ormas atau lembaga yang lainya, pengemis pun kalau memang mau menyampaikan hal sangat penting dan terkait dengan proyek tersebut harus diterima dan dihargai dong, jangan songong seperti itu, apalagi seorang penasehat, dan kaitannya Asa ini siapa? rencana mau bertemu baik-baik dengan yang punya proyek kok dia yang nyerobot tanya legalitas, apa memang untuk menyampaikan keluhan warga harus seorang yang Super Power, lihat atuh warga yang terdampak, prioritaskan mereka, jangan mentang mentang punya jabatan bertindak semau udelnya,” ungkapnya.
Endang yang akrab disapa RW ini pun kepada awak media menyampaikan kalau dirinya sebagai kontrol sosial banyak sekali mendapat aduan tentang belum memahaminya masyarakat akan adanya PLTS terutama untuk dampak Sosial juga dampak Lingkungannya.
“Kami pun banyak mendengar kalau masyarakat yang terdampak langsung dengan PLTS tersebut tidak tahu dengan dampak sosial dan dampak lingkungan dibmasa yang akan datang dengan berdirinya PLTS, seharusnya sosialisasi untuk edukasi itu terus dilakukan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, jangan seolah-olah ada penyampaian keluhan masyarakat langsung membredel dengan mempertanyakan legalitas, dan lain-lain, terkecuali ada yang memeras meminta uang itu lain cerita, ada Polsek ataupun penegak hukum lainya sehingga bisa ditindak dan diamankan,” pungkasnya. (Uya)
