dutapublik.com, TANGGAMUS – Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Suaini selaku KUPT Bun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus yang di muat dalam pemberitaan sebelumnya, Roni Sepriyono selaku koordinator BPP Kecamatan Kota Agung Timur, menanggapi pernyataan KUPT Bun tersebut.
Roni Sepriyono mengatakan memang benar KUPT Bun gabung dengan BPP dari segi kantor, adapun untuk administratifnya berbeda secara kedinasan. “Dinas nya juga udah beda, kami BPP tidak ikut ikut karena itu tadi udah beda begitu juga sebaliknya tapi kalau gabung karena ada kegiatan yang berkaitan dengan Bun atau konsultasi tentang teknis itulah yang lumrah, karena BPP itu membidangi tehnis,” ujar Roni.
“Kalau untuk memberikan keterangan terkait apa yang disampaikan ibu Suaini terus terang itu bukan ranah saya lebih baik ditanyakan langsung sama staf nya, memang betul KUPT itu ada perwakilan yaitu tadi mereka punya staf kalau pun KUPT tidak bisa hadir dalam kegiatan bisa diwakilkan sama staf, tapi setidaknya kalau kata orang Jawa itu kalau kita punya rumah ya bok dieling , artinya kalau kita punya rumah ya diingat, jangan sampai lupa rumah,” jelas nya pada Selasa (13/2/2024).
“Yang jelas berkolaborasi atau koordinasi dalam kegiatan memang ia tapi kalau untuk administratif itu tidak walaupun kerjaan kami itu hampir mirip tapi dalam segi laporan kami masing masing karena dinas aja sudah beda mereka Dinas Perkebunan dan Peternakan sedangkan kami ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, ada baiknya tanyakan sama staf nya bu Suaini langsung,” pungkasnya.
Di tempat terpisah selaku Ketua Kelompok Tani Lereng Tanggamus jaya dan juga Ketua Gapoktan Karya Makmur, Sumpeno mengatakan bahwa masyarakat atau kelompok tani tidak ada yang mau berkonsultasi kepada KUPT Bun selama dia bertugas atau bergabung dengan BPP Kota Agung Timur. “Itu kalau menurut saya itu juga nggak pas karena saya sudah berapa kali sudah mengajukan untuk di lakukan registrasi Good Agriculture Practice (GAP) kelapa, itu sudah berapa bulan aja,” ujarnya.
“Sementara saya juga sudah beberapakali aja menanyakan dengan Mas Agung itu sudah sering kali sampai hari ini nggak ada tanggapan baik dari Dinas Perkebunan seharusnya kalau Good Agriculture Practice (GAP) kalau mau dibuat registrasinya otomatis kan KUPT Bun BPP itu turun lapangan di cek kebunnya seperti apa terus kelapanya seperti apa kelompok mana ketua nya siapa tapi nyatanya sampai hari ini belum.”
“Saya selaku Ketua Kelompok Tani, juga selaku Gapoktan di Pekon Tanjung Anom ya paling tidak saya sudah mewakili petani-petani yang ada di Tanjung anom, jadi kalau KUPT nya aja gak pernah ada di kantor, saya harus konsultasi dengan siapa, apa saya harus ke dinas sementara di sini ada KUPT Bun nya dan Alhamdulilah sampai hari ini KUPT Bun nya selama dia di sini sepengetahuan saya sejak bergabung di BPP pertanian Kotim saya baru ngelihat sekali pada waktu itu masih baru-barunya gabung kalau dinyatakan bahwa mereka itu aktif yang dari mana, sementara saya setiap harinya ada di BPP karena saya juga kerja di kantor yang bersebelahan sama BPP dan rumah saya juga di belakang BPP, jadi saya tau persis siapa yang setiap hari masuk,” tegasnya.
“Jadi kalau menurut saya ini perlu dipertanyakan kalau KUPT Bun ibu Suaini mau cari pembenaran silakan itu hak dia tapi kalau dinas sendiri enggak terima bahkan tidak percaya dengan masukan dan kritikan dari masyarakat itu juga enggak apa-apa, artinya kalau dinas sudah percaya atas apa yang disampaikan KUPT Bun itu suatu pembenaran bahkan dinas melindungi KUPT Bun, ya monggo.”
“Tapi saya selaku Ketua Kelompok tani juga Ketua Gapoktan, sangat kecewa karena saya selaku Ketua Gapoktan di Pekon Tanjung Anom sebagai perpanjangan tangan dari kelompok tani di Tanjung Anom ini ada 15 kelompok tani termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT) kalau pernyataan Suaini selama dia bertugas disini gak ada kelompok tani yang mau konsultasi atau koordinasi itu perlu dipertanyakan, sementara mereka bekerja di gaji oleh negara, harus bertanggung jawab negara menggaji mereka duit diambil dari pajak pajak itu dari siapa dari masyarakat termasuk saya juga membayar pajak.”
“Yang jelas kenapa mereka-mereka itu kaya nyantai aja karena mereka masih cari pembenaran artinya di sini ada dugaan mungkin ada pihak-pihak yang sengaja melindungi bisa saja dari dinas terkait yang melindungi, intinya kalau Tanggamus mau berbenah, jika orang yang enggak bertanggung jawab dengan pekerjaan dan tugas nya ada baik nya segera diganti masih banyak orang di luar sana yang ingin bekerja,” pungkasnya. (Sarip)
