dutapublik.com, PURWAKARTA – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, terus menuai polemik.
Pasalnya, beberapa warga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD, diduga adanya penyunatan hak KPM oleh Oknum Pegawai Desa setempat. Dari jumlah seharusnya yang diterima oleh KPM sebesar Rp. 900 ribu, namun KPM hanya menerima uang sebesar Rp. 300 ribu saja.
“Diduga dipotong oleh oknum RT sebesar Rp. 600 ribu, sehingga yang diterima warga khususnya di RT. 01.RW. 01 hanya sebanyak Rp. 300 ribu per KPM. Untuk pencairan hari Jum’at 30 Juli 2021 beberapa hari lalu, yang jumlah Keseluruhannya sekitar 190 KPM di Desa Warungjeruk,” ungkap salah satu warga bernama Yadi, kepada awak media dutapublik.com, pada Rabu (5/8).
Dikatakan Yadi, pemotongan dana BLT DD tersebut, saat ini baru diketahui terhadap KPM di Wilayah RT. 01 RW. 01, karena nilai uang yang dipotongnya sangat besar, yakni sejumlah Rp. 600 ribu.
Oknum RT tersebut,lanjut Yadi, memungut hak KPM tersebut nilainya bervariasi dan dilakukan setelah BLT DD tersalurkan kepada para KPM.
“Untuk itu, kami berharap Aparat Penegak Hukum untuk menindaknya dengan tegas. Selain merugikan masyarakat disaat pandemi Covid-19 ini, juga merugikan uang Negara,” tegasnya.
Dengan adanya pemotongan hak tersebut, lanjut Yadi, tidak menutup kemungkinan adanya penerima bantuan fiktif, tercantum namanya saja sedangkan orangnya tidak jelas.
“Sementara yang terjadi di RT. 01 saja penerima menandatangani per tiga bulan, yaitu Mei, Juni dan Juli. Sedangkan uang yang diberikan hanya Rp. 300 ribu, untuk satu bulan saja. Bahkan penerima bantuan pun tidak diberitau hak per bulannya berapa, sisanya kemana ?,” ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya di Desa Warungjeruk berinisial DD menambahkan, bahwa selain dari permasalahan tersebut, bantuan BLT DD juga diduga dijadikan alat poltik salah satu Calon Kades menjelang Pilkades mendatang.
“Oleh para RT, saat memberikannya, warga disuruh agar memilih salah satu Calon Kades dengan atas nama HH nomor urut 3, dari 4 pasangan Calon Kades yang bersaing. HH sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Warungjeruk. Bahkan bantuan tersebut diklaim sebagai hasil pengajuan dari Calon Kades HH, sehingg warga dapat bantuan tersebut,” bebernya.
Ketika awak media mecoba untuk konfirmasi kepada Calon Kades HH terkait kebenaran informasi tersebut melalui sambungan telpon selulernya, HH tidak mengakuinya.
“Apa hubunganya menjual nama saya, dukungan saya itu tidak melibatkan RT. Pendukungnya tokoh masyarakat,” singkatnya.
Sementara itu, Camat Tegalwaru Beny Primiadi, S.K.M., saat dipintai keterangan terkait permasalahan potongan BLT DD tersebut, Ia mengatakan akan ditelusuri kebenaran informasinya.
“Waduh, tidak boleh itu. Saya lagi sama Ambu, nanti siang dicross check,” katanya, dalam pesan WhatsApp. (Asep)
