dutapublik.com, TANGGAMUS – Selain mengundang kerumunan di tengah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai ((BPNT) oleh PT Pos Indonesia yang berlangsung di Kantor Pos Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung, juga menuai banyak kecaman dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pasalnya penyaluran BPNT di Kantor Pos Kecamatan Kelumbayan menimbulkan antrian yang luar biasa panjang hingga larut malam.
Perlu diketahui sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Sosial bahwa penyaluran BPNT saat ini disalurkan dalam bentuk tunai melalui PT Pos Indonesia untuk percepatan, namun banyak warga menilai justru peraturan ini lebih susah dan menyengsarakan. Hal khususnya terjadi di kecamatan Kelumbayan, dimana seluruh KPM dari 8 Pekon, harus berkumpul di satu titik yakni di Kantor Kecamatan.
Kurang lebih 1700 KPM dari 8 Pekon yang ada di Kecamatan Kelumbayan berkumpul di halaman Kantor Kecamatan dari pagi sesuai waktu yang dijadwalkan, namun pihak PT Pos Indonesia molor alias telat sampai di lokasi, sehingga penyalurannya sampai pukul 12 tengah malam, itu pun belum selesai dan ditunda lalu akan dilanjutkan Selasa pagi (1/3).
Saat awak media menghubungi Sunardi, selaku Sekcam Kelumbayan terkait kegiatan pembagian BPNT di Kantor Kecamatan melalui aplikas Whatsapp, Sunardi menjelaskan bahwa pihak kecamatan sebelumnya sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan PT Pos untuk membagi tempat dan menambah hari penyalurannya agar menghindari penumpukan, namun tidak disepakati karena pihak PT Pos beralasan user secara online dari pihak pos harus di satu titik. “Iya bang beres jam 12.00 malam dan tidak bisa dilanjut karena aplikasi maintenence secara otomatis, tinggal ada 41 KPM dilanjut pagi ini setelah aplikasi buka,” ungkap Sunardi.
“Jadi jadwal sudah kita buat agar tidak terjadi penumpukan, sebelumnya kami sudah koordinasi dengan pihak PT Pos minta tempat dipecah atau hari ditambah tapi karena user secara online dari pihak PT Pos harus di satu titik maka apa daya kami, kemudian masyarakat nunggu sesuai dengan jadwal, akan tetapi pihak PT Pos datang terlambat setengah satu lebih baru dimulai,” tutup Sunardi.
Masih di tempat yang sama salah satu KPM yang enggan menyebutkan namanya yang mengaku dari Pekon Kiluan Negri yang jarak tempuh untuk menuju Kantor Kecamatan memakan waktu 2 jam dengan mengendarai kendaraan bermotor, namun setelah tiba di Kantor Kecamatan harus menunggu berjam-jam bahkan hingga larut malam bersama ribuan KPM yang lain. Ia mengaku tersiksa sekaligus khawatir dengan belum usainya virus C0vid-19.
“Kami khususnya dari Pekon Kiluan Negri merasa kesal dan sangat kecewa, untuk ke Kantor Kecamatan kami membutuhkan waktu mencapai 2 jam jadi bisa kita bayangkan naik sepeda motor selama 2 jam sampai di kecamatan dapat antrian keberapa, kalau bilang kecewa ya sangat kecewa. Harapan kepada pemerintah, kedepannya untuk bisa membuat aturan yang lebih baik, tentu yang tidak membebani masyarakat untuk mengambil setiap program bantuan yang ada,” pungkasnya. (Sarip)
