Home Tri Rahmadona
asas legalitas, checks and balances, DPP AMHTN-SI, hak konstitusional warga negara, illicit enrichment, kewenangan negara, Komisi III DPR RI, non conviction based asset forfeiture, Pemulihan Aset Negara, peradilan independen, perlindungan pihak ketiga, Rapat Dengar Pendapat Umum, RUU Perampasan Aset, Tri Rahmadona
DPP AMHTN-SI Ingatkan DPR Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Alat Perampas Hak Konstitusi Warga Negara
ADIE@RT09/11/2026
dutapublik.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mengingatkan DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU)...
AMHTN-SI Kritik Penggunaan Dana Pendidikan untuk Program Makanan Bergizi
Jarwo21/08/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) melontarkan kritik keras terhadap program makanan bergizi yang tengah...
AMHTN-SI Kritik Penggunaan Dana Pendidikan untuk Program Makanan Bergizi
Jarwo21/08/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) melontarkan kritik keras terhadap program makanan bergizi yang tengah...




