Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Kajari Jakpus Lantik Teguh Apriyanto Sebagai Kasi Pidsus, Gantikan Ruri Febrianto
Menko Polkam Dudung Abdurachman Minta Polri Lebih Responsif terhadap Pengaduan Masyarakat, Kapolri Suyudi Ario Seto Diminta Perkuat Pelayanan Publik
LSM Benteng Bekasi Desak Kejari Periksa 23 Sekolah Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS Rp13,6 Miliar
PN Jakpus Ikuti Sosialisasi Rintisan Perantau Yang Diselenggarakan KY, Perkuat Pengawasan dan Integritas Hakim

Search
Tajam, Faktual, Terpercaya
  • Home
  • About
  • Kontak
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kategori
    • Duta TNI Polri
    • Hukum & Kriminal
    • Ragam
    • Pemerintahan
    • Peristiwa
    • Gerbang Desa
    • Nasional
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Politik
    • Hankam
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Parlemen
    • Daerah
    • Budaya
    • Mancanegara
    • Pariwisata
    • Ekbis
    • Infotainment
    • Teknologi
    • Video
  • Home
  • About
  • Kontak
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kategori
    • Duta TNI Polri
    • Hukum & Kriminal
    • Ragam
    • Pemerintahan
    • Peristiwa
    • Gerbang Desa
    • Nasional
    • Pendidikan
    • Sosial
    • Politik
    • Hankam
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Parlemen
    • Daerah
    • Budaya
    • Mancanegara
    • Pariwisata
    • Ekbis
    • Infotainment
    • Teknologi
    • Video
Home asas legalitas

asas legalitas, checks and balances, DPP AMHTN-SI, hak konstitusional warga negara, illicit enrichment, kewenangan negara, Komisi III DPR RI, non conviction based asset forfeiture, Pemulihan Aset Negara, peradilan independen, perlindungan pihak ketiga, Rapat Dengar Pendapat Umum, RUU Perampasan Aset, Tri Rahmadona

Keterangan Gambar: Ketua Umum DPP AMHTN-SI Tri Rahmadona saat menyampaikan pandangan organisasinya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 9 November 2026.
Nasional

DPP AMHTN-SI Ingatkan DPR Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Alat Perampas Hak Konstitusi Warga Negara

ADIE@RT09/11/2026

dutapublik.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mengingatkan DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU)...

Read More0 Comment
Keterangan gambar: Potret figur dalam busana formal yang digunakan sebagai ilustrasi pendapat hukum mengenai kewenangan BPK dan BPKP dalam pemeriksaan kerugian keuangan negara serta penggunaan hasil audit dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.
Hukum & Kriminal

Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat

ADIE@RT18/08/2026

  dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...

Read More0 Comment

Posko Pengaduan

Jasa Pemasangan Iklan

Kalender

November 2026
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Okt    

Peraturan Redaksi

DUTAPUBLIK.COM

Media online dutapublik.com di bawah naungan PT Duta Publik Dwitama. Akta Notaris Endang Hermawan, S.H., M.Kn., Nomor 167. SK Kemenkumham RI No. AHU-00841845.AH.01.01.Tahun.2023

Alamat Redaksi

Jl. Raya Bojong-Cipayung Kp. Babakan RT 001/004 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi-Jawa Barat 17530. Tlp.: (0264) 6064366, WA: 0821 1421 1438 - 0856 9293 0504
Copyright @ 2026 DUTAPUBLIK.COM, All right reserved
  • Home
  • About
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik