Home Pemulihan Aset Negara
asas legalitas, checks and balances, DPP AMHTN-SI, hak konstitusional warga negara, illicit enrichment, kewenangan negara, Komisi III DPR RI, non conviction based asset forfeiture, Pemulihan Aset Negara, peradilan independen, perlindungan pihak ketiga, Rapat Dengar Pendapat Umum, RUU Perampasan Aset, Tri Rahmadona
DPP AMHTN-SI Ingatkan DPR Jangan Sampai RUU Perampasan Aset Jadi Alat Perampas Hak Konstitusi Warga Negara
ADIE@RT09/11/2026
dutapublik.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) mengingatkan DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Kejari Kabupaten Bekasi Catat Capaian Kinerja 2026, Pulihkan Aset Negara Rp40,15 Miliar dan Dorong Inovasi AI
Pemred31/08/2026
dutapublik.com, BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas penegakan hukum di tengah kebijakan efisiensi...
Kejari Jakarta Utara Sukses Selamatkan Rp108 Miliar Lebih Sepanjang 2025
Jarwo11/12/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) berhasil mencatatkan capaian luar biasa sepanjang tahun 2025, terutama dalam hal pemulihan...
Kejati DKI Bantu PT Pos Indonesia Pulihkan Aset Negara
Pemred25/08/2023
dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membantu PT Pos Indonesia (Persero) mengembalikan aset negara. Aset tersebut berupa Sertifikat Hak...






