dutapublik.com, PASAMAN – Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan penertiban aktivitas tambang ilegal di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Kamis (15/1/2025).
Saat tiba di lokasi, aktivitas penambangan sudah tidak lagi berlangsung. Meski demikian, tim terpadu masih menemukan sejumlah peralatan bekas penambangan emas ilegal. Untuk mencegah aktivitas serupa terulang, tim memasang spanduk larangan serta memusnahkan barang temuan dengan cara dibakar di lokasi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah daerah dalam menghentikan maraknya aktivitas PETI, khususnya di wilayah Kecamatan Rao.
“Kendati pelakunya tidak ditemukan, hal ini tidak akan mengurangi komitmen kami untuk terus melakukan penertiban aktivitas PETI di Sumatera Barat,” ujar Helmi.
Penertiban ini dilakukan menyusul semakin maraknya aktivitas PETI di Sumbar, sehingga pemerintah provinsi menilai perlu adanya penanganan serius. Langkah tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 540/40/BP/X/DESDM-2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin.
Sebagai solusi jangka panjang, Helmi menyebut Pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyiapkan skema legalisasi melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Saat ini, proses tersebut masih berjalan di Kementerian ESDM dan diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kami telah mengusulkan 301 blok WPR dengan luas sekitar 13.800 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri ESDM,” jelasnya.
Ia mengimbau masyarakat agar bersabar dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “IPR merupakan salah satu solusi yang disiapkan pemerintah provinsi,” tutup Helmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengkaji dampak lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tingginya tingkat kekeruhan air sungai serta potensi kerusakan lingkungan.
“Kondisi alur sungai sudah tidak semestinya. Jika terjadi cuaca ekstrem, hal ini berpotensi membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Wali Nagari Padang Matinggi Utara, Muhammad Fauzan, memperkirakan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya baru berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah nagari telah memasang spanduk imbauan penghentian PETI.
“Kami dari pemerintah nagari sudah memasang spanduk untuk menghentikan PETI, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang kami miliki,” ujarnya. (S.N)






