dutapublik.com – KABUPATEN BEKASI Aksi long march yang dilakukan oleh para Honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, kembali mendapatkan tanggapan dan dukungan dari beberapa Tokoh Masyarakat. Kali ini dukungan datang dari salah satu Tokoh Masyarakat, yakni HK. Damin Sada.
HK.Damin Sada Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi yang sekaligus Ketua Umum Ormas Jajaka Nusantara, sangat menyayangkan sikap Bupati Bekasi yang tidak responsif terhadap nasib Guru Honorer dalam wadah FPHI.
“Sangat menyayangkan dengan tidak pekanya Bupati Bekasi kepada para Guru Honor yang sudah beberapa kali melakukan aksi demo di Pemkab Bekasi sebelum ke Istana Negara,” ucapnya, kepada awak media, pada Selasa (27/4).
Menurutnya, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi terbuka dan transparan jika memang belum atau bisa mengabulkan yang menjadi tuntutan para Guru Honor tersebut.
“Seharusnya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan sampai ke Pemerintah Pusat atau Presiden,” ujarnya.
Lanjutnya, hanya di Kabupaten Bekasi saja permasalahan Jastek Guru Honor yang jadi masalah.
“Di Kabupaten lainnya bisa kok, kenapa Kabupaten Bekasi jadi kisruh, hingga minta perlindungan pada Presiden. Ini bentuk ketidakpekaan para pemimpin yang mempunyai kebijakan, khususnya Bupati Bekasi, bukan hanya janji-janji yang diberikan dan tidak direalisasikan,” tegasnya.
Ia berharap, harus segera diselesaikan permasalahan Guru Honor tersebut.
“Bupati harus memangil dan terbuka apa adanya untuk menjelaskan kepada FPHI, agar tidak berkepanjangan,” pungkasnya.
Hasil pantauan awak media dilapangan, para Guru Honorer yang melakukan aksi long march, pada Selasa (27/4) sekitar pukul 17.00 Wib, dikabarkan sudah sampai di Sekertariat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) Jakarta. (SS)
