dutapublik.com – KABUPATEN BEKASI LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi, dengan tegas menyatakan sikap mencabut dukungan terhadap Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang dinilai tidak memberikan kemajuan untuk daerah. Justru sebaliknya, menuai banyak permasalahan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
Sekretaris LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, Samsudin mengatakan, mewakili Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi, H. Rahmat Gunasin atau biasa disapa H. Boksu, menyatakan mencabut dukungan terhadap Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang dinilai telah banyak melakukan penindasan dan tidak pro rakyat.
“Kami menempatkan diri sebagai oposisi, karena kami menilai Bupati Bekasi sudah banyak melakukan penindasan dan kezaliman terhadap masyarakat. Salah satunya, terkait nasib para Guru Honorer atau GTK Non ASN yang belakangan ini ramai,” tegas Samsudin, pada Minggu (2/5).
Selain itu, lanjut Samsudin, berbagai kasus lainnya, yakni kasus proyek Toilet Sultan yang menelan anggaran yang fantastis puluhan miliar yang tidak masuk akal yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini belum ada kejelasan, meski semua elemen di Kabupaten Bekasi mendesak, termasuk proyek infrastruktur dengan sistem e-Katalog
“Masih banyak persoalan lain di Kabupaten Bekasi selama di bawah kepemimpinan Bupati Eka Supria Atmaja. Setelah kami LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi menyatakan sikap cabut dukungan, maka kami LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, mulai bergerak untuk Kabupaten Bekasi Bersih, Kabupaten Bekasi Maju,” ungkapnya.
Ditambahkan Samsudin, keputusan sikap LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sejalan dengan hasil keputusan musyawarah dengan Ketua Umum Pusat DPP LSM GMBI, Fauzan Rahman, S.E., yang mendukung langkah atau sikap LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Sikap kami, LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sejalan dengan hasil musyawarah dengan Ketua Umum Pusat DPP LSM GMBI yang menempatkan diri masuk kedalam bagian dari oposisi. Karena, sikap Bupati Bekasi tidak membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” pungkasnya. (SS)
