dutapublik.com, BEKASI – Sangat luar biasa perjuangan FPHI Kabupaten Bekasi walaupun secara berantai, terus mendapatkan ancaman, terror dan intimidasi yang ditujukan kepada para GTK Non ASN yang tergabung dalam FPHI Kabupaten Bekasi, dari ancaman yang bersifat biasa sampai luar biasa dari pihak Disdik Kabupaten Bekasi. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat perjuangan mereka untuk memperjuangan masa depan Pendidikan di Kabupaten Bekasi, Rabu (08/9).
“Kami tak akan gentar dan takut sedikitpun, sebab apa yang kami lakukan ini adalah sebuah kebenaran untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menyelamatkan bangsa dan Negara khususnya Kabupaten Bekasi,” Ungkap Andi Heryana, S.Pd Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi.
Perubahan kepemimpinan dari Bupati ke Pj Bupati ternyata tidak memberikan perubahan perlakuan terhadap aksi FPHI. Pada hari Senin 06 September 2021, FPHI Kabupaten Bekasi melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan terhadap masa depan pendidikan kabupaten Bekasi.
Aksi FPHI di mulai sejak jam 07.00 pagi didepan gerbang utama kantor Pj Bupati Bekasi yang akhirnya di usir oleh pihak keamanan, dan kemudian bergeser ke gerbang pintu masuk. Mereka terus melakukan orasi tanpa henti serta menyanyikan lagu wajib sampai dengan jam 17.00 WIB.
“Miris, berharap ada perubahan dari Bupati ke Pj Bupati ternyata tidak ada,
aksi keprihatinan FPHI Korda Kabupaten Bekasi terhadap masa depan pendidikan Kabupaten Bekasi, dari sejak jam 07 pagi di depan gerbang utama kantor Pj Bupati akhirnya sempat diusir pihak keamanan, kemudian bergeser di gerbang pintu masuk, orasi tanpa henti, lagu wajib berkumandang, dan alunan lagu-lagu dalam rangka melakukan dinamisator aksi hari ini. Sampai jam 17.01 WIB,” Jelas Andi Heryana.
Kemudian Andi menambahkan,
“semangat pejuang GTK Non ASN Kabupaten Bekasi semakin Tinggi
ketika Bapak Pj Bupati belum juga datang menemui kami GTK Non ASN, yang pada akhirnya kami memutuskan untuk bermalam sampai dengan hari Jum’at 10 september 2021.”
Kemudian FPHI Korda Kabupaten Bekasi bernegosiasi dengan pihak terkait dan akhir dari negosiasi kepada pihak kepolisian khususnya Kapolsek Cikarang Pusat, DPRD Kabupaten Bekasi dan Sekwan DPRD mengizinkan FPHI Kabupaten Bekasi untuk menginap. Bahkan di carikan tikar sebagai alas tidur, fasilitas mandi dan bersih-bersih lainnya disiapkan juga, yang mengharukan bagi mereka, sampai jaminan makan minum malam ini serta besok di jamin. dan FPHI bermalam di balai rakyat komplek gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
“Semangat kami semakin terpompa dan ucapan terimakasih kepada beliau yang sudah koperatif tidak berbanding lurus dengan Pj Bupati Bekasi yang tidak perduli terhadap GTK Non ASN,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka harus berjauhan dengan keluarga di rumah, demi membela hak-hak sebagai GTK Non ASN di Kabupaten Bekasi, sebab dengan segala kedzoliman yang mereka terima bertahun-tahun, belum lagi begitu masifnya terror dan intimidasi
serta ancaman kepada mereka yang saat ini melakukan aksi damai, padahal mereka hanya meminta haknya dan membela rekan-rekannya yang jumlahnya kurang lebih 9.300.
Kesan yang ada para GTK Non ASN akhirnya pada Pj Bupati sama saja dengan Bupati sebelumnya. Pj Bupati juga hanya terkesan melakukan pencitraan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang sibuk berkeliling serimoni bukan subtansi yang didapat masyarakat Kabupaten Bekasi. Harusnya ada sikap dari Pj Bupati Bekasi dan semua steakholder Kabupaten Bekasi untuk menyelamatkan masa depan Kabupaten Bekasi, agar pembangunan berjalan normal dan pendidikan berkualitas.
“Maka kami mengajak ayo selamatkan Kabupaten Bekasi. Harapan besar pupus ketika Pj Bupati juga terkesan pencitraan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, PJ Bupati sibuk keliling serimoni bukan substansi yang didapat masyarakat Kabupaten Bekasi.” ajaknya.
Kurangnya rasa peka Pj Bupati mencerminkan bukan pemimpin yang ideal, mereka (FPHI) berharap “semoga Pj Bupati tidak diperpanjang menjabat. Kita prihatin atas perilaku dan cara beliau memimpin, kesan yang timbul seperti politisi bukan sebagai birokrat. Aneh, jika di kembalikan ke Provinsi Jawa Barat pun tidak mungkin.”
“Terimakasih atas dukungan kawan-kawan media yang telah memberitakan fakta sebenarnya yang terjadi carut marut Pemerintahan Kabupaten Bekasi, ajakan kami kepada masyarakat mari selamatkan Kabupaten Bekasi agar sesuai harapan masyarakatnya,” pungkasnya. (SS)
