dutapublik.com, SINTANG – Banjir yang terus terjadi di kawasan Lintas Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, diduga tidak semata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Warga menyoroti adanya penutupan saluran drainase yang seharusnya menjadi jalur aliran air menuju sungai kecil hingga Sungai Melawi.
Penutupan drainase tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah pemilik bangunan ruko dan kawasan perbelanjaan di sekitar lokasi. Akibatnya, aliran air tersumbat dan tidak memiliki jalur pembuangan yang optimal, sehingga meluap ke jalan utama dan permukiman warga saat hujan turun.
Genangan air yang terjadi dilaporkan cukup tinggi dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Bahkan, fasilitas umum seperti rumah ibadah juga terdampak. Masjid Al-Amin menjadi salah satu lokasi yang ikut terendam banjir akibat buruknya sistem drainase di kawasan tersebut.
“Air masuk sampai ke area masjid. Ini bukan pertama kali terjadi. Kalau drainase ditutup seperti ini, ke mana air mau mengalir?” ujar salah seorang jamaah Masjid Al-Amin yang enggan disebutkan namanya.
Warga menilai persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Mereka khawatir genangan yang terjadi secara berulang akan berkembang menjadi bencana rutin yang merugikan masyarakat secara luas.
Selain itu, warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait yang dinilai menjadi penyebab masalah ini terus berulang. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang bersama DPRD dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas.
“Pemerintah harus berani menertibkan bangunan yang diduga menutup saluran air. Jangan sampai kepentingan bisnis mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegas warga.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons konkret dari pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut. Warga berharap ada penertiban serta normalisasi drainase agar banjir tidak terus terjadi setiap kali hujan turun.
Banjir di kawasan ini pun dinilai bukan semata faktor alam, melainkan akibat dari tata kelola lingkungan yang kurang optimal. Drainase sebagai infrastruktur vital kota seharusnya berfungsi maksimal, bukan justru terhambat oleh kepentingan pembangunan. (Abdul Mutholib)
