dutapublik.com, KARAWANG – Aktivis asal pesisir utara Karawang, Tatang Obet, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait pernyataannya yang menyarankan masyarakat untuk tidak lagi bekerja sama dengan media massa, dan cukup memanfaatkan media sosial untuk publikasi kegiatan.
Pernyataan tersebut menuai gelombang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk insan pers dan masyarakat sipil. Tatang Obet menyebut pernyataan KDM sebagai bentuk upaya pembungkaman terhadap kritik rakyat di era demokrasi.
“Kami kecewa kepada Gubernur Jawa Barat. Di zaman reformasi diduga masih berupaya membungkam kritikan masyarakat lewat media massa. Sekali lagi, kami mohon kepada Gubernur Jabar segera meminta maaf kepada insan pers. Kalau memang tidak mau dikritik oleh aktivis maupun masyarakat lewat media massa, jangan mau jadi pejabat publik jadi petani saja. Kalau petani paling juga yang ngeritik pa tani (yang punya sawah). Karena media massa adalah wadah sosial kontrol,” ucap Tatang Obet, Sabtu (5/7/2025).
Menurutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Masih banyak kekurangan. “Di sini kita harus memahami kekurangan dan kelebihan kita, jangan merasa benar dan sempurna. Karena masyarakat Jawa Barat tidak semua bisa ditemui sama Gubernur. Jawa Barat itu wilayahnya luas. Nah, di sinilah fungsinya media untuk mengabarkan apa yang terjadi terhadap masyarakat di pelosok kampung maupun desa,” ujarnya.
“Katanya KDM punya jiwa seperti Maharaja Prabu Siliwangi, harusnya punya sifat rasa, rumasa, dan sabar,” tanya Obet.
Obet juga mengakui, kinerja KDM di Jawa Barat membawa banyak perubahan. Tapi perubahan itu bukan berarti sudah sempurna. Masih banyak kekurangan, contohnya masih banyak pengangguran, masyarakat terlilit bank emok, dan jalan-jalan kewenangan provinsi masih “rustam” alias (rusak tambal) dan lain-lain.
“Kami seorang putra dari pelosok pesisir utara Karawang meminta kepada Gubernur Jawa Barat segera mencabut ucapannya, biar Jawa Barat tidak terus gaduh,” tegas Obet.
Sebelumnya, komentar keras datang dari Tatang Obet menguatkan gelombang kritik dari ratusan insan pers di Bekasi Raya, yang sebelumnya juga mengecam pernyataan KDM. Dalam dialog terbuka di Tambun Utara, Kamis (3/7/2025), para jurnalis dari berbagai organisasi media menilai ucapan Gubernur sebagai bentuk pengerdilan terhadap profesi wartawan.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, menyebut bahwa media adalah pilar keempat demokrasi dan bukan sekadar alat promosi.
Ade Muksin dari PWI Bekasi Raya menegaskan, ini bukan soal perasaan, melainkan soal menjaga martabat profesi jurnalistik.
“Kami bukan baper, tapi terpanggil secara moral,” ujar Ade.
Ketua AWIBB Jabar, Raja Simatupang, juga menyatakan bahwa media adalah mitra bangsa, bukan musuh negara.
Para insan pers kemudian menyatakan lima sikap utama, antara lain:
Menolak stigma “media tidak diperlukan”
Mendorong klarifikasi dan permintaan maaf dari Gubernur Jabar
Menegaskan bahwa media sosial tidak dapat menggantikan peran pers profesional
Menolak pola kerja sama transaksional
Memperkuat solidaritas komunitas jurnalis. (Uya)
