dutapublik.com, KARAWANG – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Karawang terus menjadi sorotan. Kini giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang menyoroti program BPNT yang dianggap belum berpihak kepada masyarakat.
Setelah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD pada dua pekan lalu yang dianggap lemahnya pengawasan atas tindak lanjut terkait adanya indikasi penyelewengan anggaran dalam penyaluran Program BPNT di Karawang hingga kini terlihat masih belum menemukan titik terang.
Padahal, PMII juga telah meminta DPRD dan Kejaksaan Negeri Karawang melakukan pengawasan lebih ketat dan meminta mengusut tuntas adanya dugaan penyelewengan tidak meratanya data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan adanya dugaan pemotongan pada program tersebut.
Tak cukup sampai melakukan aksi unjuk rasa saja, ternyata PMII Karawang juga terus melakukan penelusurannya atas dugaan penyelewengan di Program BPNT yang telah mereka lakukan hingga saat ini tengah kasak kusuk melakukan kosulidasi bersama para penegak hukum di Kejaksaan Negeri Karawang.
Hal tersebut di benarkan saat redaksi mengkonfirmasi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang Riri Reza Anshori melalui sambungan whatsAppnya, pada Selasa (16/11/21) lalu.
Disampaikan Riri, bahwa dirinya diwakili para pengurus PMII Karawang tengah melakukan kosultasi atau dialog bersama jajaran pihak Kejaksaan Negeri Karawang.
“Iya, hanya melakukan dialog kecil saja, diwakili sama pengurus yang lain,” ungkap Riri.
Ketika ditanya, jika tidak ada action yang baik dari pihak DPRD dan Kejaksaan Negeri Karawang langkah apa yang akan PMII lakukan? Riri menyambut dengan lontaran semuanya akan dibahas bersama intenal.
“Nanti tunggu bang yah, kita akan bahas kembali di internal kita dulu, kita menunggu hasil dari kerja DPRD sama Kejaksaan,” pungkasnya. (uya)
