dutapublik.com, TANGGAMUS – Pertanyakan bantuan beras, puluhan masyarakat geruduk balai Pekon Way Liwok Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Kedatangan puluhan masyarakat Pekon Way Liwok bertujuan untuk mempertanyakan bantuan beras dari pemerintah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tak kunjung diterima.
Masyarakat Pekon Way Liwok membandingkan dengan warga pekon lain yang rutin mendapat bantuan dari pemerintah sehingga menjadi pertanyaan bagi warga setempat terkait bantuan beras tersebut.
“Kami datang kesini untuk meminta kejelasan soal bantuan beras, karena di pekon lain ada pembagian beras sedangkan di pekon Way Liwok ga ada kabar,” kata salah satu warga pekon Way Liwok, Selasa (31/10/2023.)
Pantauan media, sekitar pukul 10.00 WIB seluruh warga yang datang di balai Pekon Way Liwok masuk ke ruangan yang dihadiri oleh Kepala Pekon Sunardi, Sekretaris Misbahudin, PLD Nasrudin dan pegawai Kecamatan Wonosobo serta BHP setempat.
Pada Kesempatan itu, Sekretaris BHP Mukhtar menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah pekon terkait tidak adanya bantuan beras. “Di Pekon kita sementara, di Pekon lain itu ada dan telah dibagikan ke masyarakat, makanya masyarakat kumpul di balai Pekon, tujuannya untuk mempertanyakan pada pemerintah Pekon biar tak terjadi gagal paham, antara masyarakat dan pemerintah Pekon, dan supaya gejolak seperti ini tidak berlarut larut, kami BHP dan masyarakat ingin tau apa alasannya dan apa kendalanya,” ujarnya.
“Yang pastinya tujuan masyarakat datang ke balai Pekon, itu tujuan nya baik,!tak lain dan tak bukan hanya ingin penjelasan dari pemerintah Pekon Way Liwok, kenapa di Pekon lain bantuan beras itu selalu keluar sedangkan di Pekon kita sendiri diam diam aja, jadi kalau pemerintah Pekon sudah memberikan penjelasan secara langsung ke masyarakat mudah mudahan masyarakat juga mengerti,” pungkas Mukhtar.
Masih di tempat yang sama, Sunardi Kepala Pekon Way Liwok dengan penuh emosi mengatakan bahwa pemerintah pekon sudah berusaha agar masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah. “Kenapa kami diam karena bukan Pekon Way Liwok saja yang tak mendapatkan bantuan, seharusnya masyarakat mengerti juga bukan kami gak mau masyarakat itu mendapatkan bantuan, jujur saya sendiri selaku Kepala Pekon inngin juga dapat bantuan,” ujar Sunardi.
“Contoh Bantuan Langsung Tunai (BLTDD) masyarakat enak enak dapat uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tiap pembagian sedangkan kami sebagai kepala Pekon dan aparatur Pekon dari BLT DD itu kami dapat apa, gak dapat apa, kami yang duduk di pemerintah Pekon ini juga lagi pusing , coba kalian bayangkan sudah lima bulan kami belum gajian sudah utang sama sini,” ungkapnya.
“Yang jelas bukan Pekon Way Liwok aja yang gak dapat bantuan makanya kami diam dan kami tetap akan berusaha supaya masyarakat kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama Sumiyati selaku Kasi Kesra Kecamatan Wonosobo menyampaikan terkait bantuan beras memang benar ada bantuan akan tapi pemerintah Pekon Way Liwok tidak pernah mengusulkan. “Dari pihak Bulog mengambil semua data statistik, sedangkan semua data-data kita sudah ada di sana semua, adapun cara mereka mengambil data itu kita nggak tahu. Kalau mereka tahu nggak mungkin warga yang sudah meninggal dimasukkan dan nggak mungkin juga warga yang kaya dimasukkan juga sebagai penerima bantuan atau sebagai KPM,” ujar Sumiyati.
“Seharunya pemerintah Pekon yang mengusulkan kalau pihak Pekon mereka yang memilih mana yang layak karena mereka lebih tahu statusnya sedangkan data statistik yang diambil dari pusat bisa saja data tersebut setiap bulan itu bisa berubah dan berganti ganti.”
“Kebetulan bukan kalian ini yang gak dapat bantuan ada 5 Pekon yang data Pekon masuk dalam Pekon pemekaran karena yang namanya bantuan itu tidak bisa sama rata karena sifatnya bantuan pemerintah yang tujuannya untuk membantu warga miskin tapi mereka nggak tahu seharusnya pemerintah itu bicara dengan Pekon masing-masing dulu,” ungkapnya.
“Tapi untuk mensiasati ini semua kami masih tetap berusaha supaya masyarakat tetap mendapatkan bantuan pemerintah, kalau masyarakat mau menyalahkan pemerintah Pekon itu jangan sekali-kali saya kasihan, sakit rasanya kalau disalah-salahin, kalau untuk tahun ini itu sudah gak mungkin tapi Insya Allah tahun depan,” pungkasnya. (Sarip)
