Duta Publik
       

Ormas GARIS Mengecam Keras Peredaran Ribawi Dan Rentenir Di Kabupaten Garut

40

dutapublik.com, GARUT – Dari mulai sebelum terungkapnya dan menjadi bukti kekejaman para rentenir di Kabupaten Garut, Ormas Garis Kabupaten Garut mengecam keras atas adanya kegiatan tesebut, sampai adanya kejadian yang menjadi bukti kekejaman para rentenir yang terjadi baru-baru ini di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut sampai rumah korban di robohkan.

“Pada hari ini, Kamis 22 September 2022, kami berkumpul di base camp Cikamiri yang merupakan Sekretariat Ormas Garis untuk merumuskan audience ke DPRD dan ke kantor Bupati Garut terkait kasus tersebut, ” Ungkap ketua DPD Garis Kabupaten Garut, Iwa Martiwa. 

Iwa Kartiwa, yang disapa akrab Cenk Iwa, menilai, DPRD Kabupaten Garut sangat kurang empati menyikapi hal ini, sehingga kegiatan-kegiatan Ribawi yang mengakar di masyarakat desa di Kabupaten Garut lemah pengawasan serta seolah-olah di abaikan.” tuturnya.

“Maka menyikapi hal ini kami dari Ormas (GARIS) akan terus Mendorong pemerintahan Kabupaten Garut dan wakil masyarakat yang menduduki singgasana kekuasaan kebijakan Kabupaten Garut yakni para anggota DPRD kabupaten Garut, untuk, pertama, menuntut DPRD untuk merumuskan perda dan satgas untuk para rentenir dan pelaku perbankan yang tak mengantongi ijin.

Kedua, mendorong serta meminta kesigapan dinas perkoperasian daerah Garut untuk bisa memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat.

Ketiga, meminta DPMD mengontrol dan mengoftimalkan BUMDES sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa sehingga tdk hanya dibentuk saja. 

Keempat, meminta agar ada tindakan tegas dan sigap menyikapi laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelaku rentenir yang bertebaran dari berbagai lembaga keuangan baik legal dan juga non legal.

Kelima, meminta ketegasan MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, agar menurunkan maklumat atau aturan sebagaimana ketentuan hukum agama yang seharusnya sudah dipahami (hukum riba) masyarakat, serta menindak nya dengan tegas.

“Demikian poin poin yang kami (Garis) tuntut kepada para pemangku kebijakan di tatanan wilayah Kabupaten Garut.” Pungkas Ketua DPD GARIS Cenk Iwa. (Ym/ MD). 




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!