dutapublik.com, SURABAYA – Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta polemik terkait rekrutmen guru non-ASN di Jawa Timur disikapi secara bijak, terbuka, dan mengedepankan solusi bersama demi menjaga kualitas pendidikan serta kepastian nasib tenaga pendidik.
Menurut Suli Da’im, pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, perlu dihormati sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengarah pada penataan tenaga honorer secara lebih tertata dan berkelanjutan.
“Pernyataan Ibu Dirjen Nunuk harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat menjaga konsistensi regulasi nasional. Ini tentu merupakan ikhtiar baik agar tata kelola pendidikan lebih jelas dan berkelanjutan,” ujar Suli Da’im saat ditemui di DPRD Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).
Selain itu, anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut juga mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur dalam merespons keresahan para guru honorer.
Menurutnya, langkah taktis pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kondusivitas dunia pendidikan di Jawa Timur.
Meski demikian, politisi senior PAN dari Indrapura itu menilai Dindik Jatim perlu lebih terbuka dan komunikatif agar tidak memunculkan multitafsir di tengah masyarakat, khususnya bagi para guru non-ASN.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) tersebut menekankan pentingnya penjelasan yang utuh terkait dasar kebijakan, kebutuhan riil sekolah, mekanisme rekrutmen, hingga status tenaga pendidik yang direkrut.
Menurut Suli, persoalan guru honorer merupakan problem nasional yang membutuhkan titik temu, bukan pertentangan. Di satu sisi, pemerintah daerah harus mematuhi regulasi penataan ASN, sementara di sisi lain kebutuhan tenaga pengajar di lapangan tetap harus dipenuhi.
Karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong adanya komunikasi intensif antara Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap kebijakan agar tetap berpihak pada mutu pendidikan tanpa mengabaikan jasa guru honorer yang telah lama mengabdi.
“Kita tahu Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap sektor pendidikan. Kebijakan di daerah semestinya selaras dengan semangat menghadirkan kepastian dan kesejahteraan guru,” tambah legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX tersebut.
Mengakhiri pernyataannya, Suli Da’im mengingatkan bahwa guru merupakan fondasi utama pembangunan bangsa sehingga seluruh pihak perlu duduk bersama mencari formulasi terbaik bagi masa depan pendidikan di Jawa Timur.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah solusi yang menenangkan, bukan saling menyalahkan. Semua pihak harus duduk bersama mencari formulasi terbaik demi masa depan pendidikan Jawa Timur,” pungkasnya. (Muh Nurcholis)
