dutapublik.com, MADINA – Menyikapi penangkapan sejumlah warga terkait peristiwa pembakaran Polsek Muara Batang Gadis, Ketua Persatuan Mahasiswa Mandailing Natal (PM Madina), Ahmad Zulhamdi Batubara, menyampaikan sikap tegas bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, objektif, dan proporsional, khususnya terhadap peristiwa yang terjadi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
Zulhamdi menegaskan bahwa rangkaian kejadian tersebut tidak dapat dilepaskan dari dugaan kelalaian aparat dalam memberantas peredaran narkoba yang telah lama meresahkan masyarakat. Ia menilai, pergerakan masyarakat terutama aksi spontan kalangan ibu-ibu merupakan bentuk luapan keresahan rakyat yang tidak terorganisir, melainkan jeritan nurani atas situasi sosial yang kian memburuk.
“Tidak mungkin ada pengguna narkoba jika tidak ada pengedar yang dibiarkan leluasa. Ini menjadi catatan serius bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap seolah-olah tidak mengetahui akar persoalan di balik penangkapan warga. Menurutnya, jika masyarakat berani bersuara, maka Pemerintah Daerah seharusnya lebih berani lagi hadir dan bertindak tegas.
“Inti persoalan terletak pada sikap abai, minimnya pencegahan, serta tidak adanya penindakan serius terhadap aktivitas narkoba hingga akhirnya memicu peristiwa yang tidak diinginkan,” tambah Zulhamdi.
Lebih lanjut, Zulhamdi menekankan bahwa hukum lahir karena adanya rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, rasa keadilan harus dikedepankan, bukan sekadar mengejar proses hukum yang bersifat formalistik.
Ia berharap, prestasi aparat kepolisian ke depan bukan hanya diukur dari tindakan represif terhadap masyarakat yang menyuarakan kekecewaan, melainkan dari komitmen nyata dalam memberantas pengedar narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk membuktikan komitmen tegas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. (S.N)
