dutapublik.com, MEDAN – Acara silaturahmi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dengan insan pers pada Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin justru memicu polemik dan kemarahan besar di kalangan jurnalis.
Alih-alih menjadi ajang mempererat hubungan, kegiatan ini hanya mengundang 104 pimpinan redaksi dan segelintir ketua organisasi pers. Pembatasan jumlah undangan itu memunculkan dugaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah komunitas media yang selama ini terjalin kondusif dengan Pemprov Sumut.
Sejumlah wartawan senior menilai niat baik Gubernur Bobby Nasution telah “dibajak” oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sumut, Erwin Harahap. Dugaan ini mencuat dalam perbincangan di salah satu kafe di Medan.
Pembatasan undangan dinilai sebagai manuver sengaja untuk menciptakan kubu-kubuan, sehingga memancing kemarahan media yang tidak diundang.
Seorang anggota Satpol PP sempat menyebut jumlah undangan dibatasi karena aula hanya memiliki 104 kursi. Namun alasan ini langsung dimentahkan oleh para jurnalis.
“Alasan itu tidak masuk akal. Jika niat silaturahmi benar, seorang gubernur tentu bisa menambah kursi atau memilih tempat yang lebih luas. Ini jelas diskriminatif,” ujar salah satu pimpinan redaksi media daring yang enggan disebutkan namanya.
Kemarahan insan pers tidak berhenti pada soal undangan. Banyak jurnalis menilai langkah ini sebagai bentuk meremehkan profesionalisme pers. Akibatnya, muncul respons keras berupa komitmen bersama untuk kembali mengawal dan menyoroti proyek-proyek bermasalah yang pernah dikerjakan Bobby Nasution saat menjabat Wali Kota Medan.
Sejumlah proyek yang kembali disorot antara lain “lampu pocong”, “jalan marmer”, revitalisasi Lapangan Merdeka, proyek kebun bunga, Islamic Center, serta perbaikan Stadion Teladan. Transparansi penggunaan anggaran proyek-proyek tersebut diminta untuk dibuka kembali ke publik.
Solidaritas insan pers Sumut juga berkembang menjadi tuntutan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang maupun potensi praktik korupsi semasa Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan.
Dengan adanya dugaan unsur kesengajaan dari Kadis Kominfo, Erwin Harahap, acara silaturahmi yang sejatinya bertujuan merangkul media justru berubah menjadi bumerang. Situasi ini malah menyatukan media yang selama ini bersikap kritis untuk bersama-sama mengawal setiap kebijakan pemerintah provinsi dan menuntut akuntabilitas.
Sementara itu hingga berita ini diterbitkan, Kadis Kominfo Sumut Erwin Harahap maupun pihak Pemprov belum memberikan klarifikasi terkait polemik ini. (Tim)
