Di negeri antah-berantah alias wakanda ada fenomena yang sangat unik, bahkan bisa jadi satu-satunya di dunia yaitu adanya terminologi wartawan bodrek. Wartawan bodrek ini bukanlah makhluk mitologi seperti si kakek Zeus atau spesies baru dari dunia jurnalistik, melainkan individu yang menyandang gelar wartawan, tetapi lebih suka menulis dengan “motif khusus.” Ibarat jablay yang hanya melayani hidung belang kalau ada fulus, mereka si bodrek yang selalu digaungkan pejabat koplak adalah maestro pena yang hanya berkarya jika ada ‘amplop’.
Nah, siapa korbannya? Tentu saja si sontoloyo pejabat koplak! Pejabat koplak ini adalah golongan yang hobi bikin aturan aneh, janji-janji palsu, dan tentunya, si koplak adalah sahabat terbaik bagi korupsi. Mereka bukan pejabat biasa, karena keahlian mereka meliputi tiga bidang utama yaitu mencari celah, ngibulin aturan, dan tentu saja, menghindari KPK dengan teknik yang lebih luwes dari pesulap jalanan.
Si sontoloyo pejabat koplak ini punya ketakutan terbesar, yaitu ekspos media. Bukan hanya takut diumbar aibnya di media yang benar-benar independen dan berintegritas, mereka juga takut bukan kepalangan dengan media abal-abal yang mengancam dengan berita sensasional dan tentu saja bisa beres demi uang pelicin. Ketika wartawan bodrek mendekat, pejabat koplak akan panik, mulai mengeluarkan jurus diplomasi amplop, dan akhirnya menyerah pada “uang damai.”
Bahkan kini ada fenomena unik di negeri wakanda, yaitu menyalahkan wartawan bodrek sering kali menjadi salah satu cara pejabat koplak menyembunyikan aksi rampoknya. Dengan mengalihkan perhatian publik pada “wartawan nakal,” yang seringkali dikorbankan dengan pasal pidana via jalur oknum APH yang sudah ada MoU dengan si koplak, tentunya mereka berharap kejahatan mereka tak terendus lebih dalam.
Tapi tunggu dulu, ini baru babak pertama dari drama komedi yang kita sebut “korupsi.” Babak kedua lebih mengerikan, korban dari pejabat koplak ini bukan hanya rekening pribadi mereka, melainkan negara dan rakyat secara keseluruhan. Bayangkan proyek jembatan yang anggarannya miliaran, tapi hasilnya mirip jembatan bambu di sawah. Sekolah megah yang diresmikan dengan penuh seremoni, tapi atapnya ambruk sebelum anak-anak sempat menghafal Pancasila. Sementara pejabatnya tersenyum lebar dalam baliho ucapan selamat, rakyatnya justru menangis karena uang pajak mereka lenyap begitu saja.
Korupsi memang seperti domino, satu jatuh, semua ikut tumbang. Dari pejabat koplak ke wartawan bodrek, lalu ke proyek abal-abal, dan akhirnya, kita semua yang jadi korban. Lalu bagaimana solusinya? Mudah saja kalau mau, hentikan mental koplak di kalangan pejabat dan hentikan budaya bodrek dalam dunia jurnalistik. Kalau semua pihak berintegritas, tidak akan ada yang bisa menari di atas penderitaan rakyat.
Bodrek dan koplak sama-sama jahat, tetapi pemerintah diupayakan untuk fokus memberantas pejabat koplak terlebih dahulu. Pasalnya, dampak dari pejabat koplak jauh lebih besar dan sistematis, menggerogoti anggaran negara serta menyulitkan rakyat dalam jangka panjang. Jika para pejabat koplak berhasil diberantas, diharapkan ekosistem media dan birokrasi juga akan membaik secara alami dan tentunya si bodrek bakal sempoyongan karena tidak ada lagi mangsa yang namanya si koplak bandit uang rakyat.
Dan pastinya dalam upaya memberantas korupsi, pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas. Selain itu, ada juga rencana digitalisasi sistem pemerintahan untuk mengurangi celah birokrasi yang sering dijadikan ajang korupsi. Kebijakan lain yang diusung adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara serta memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional.
Jadi, sebelum semuanya terlambat, mari kita awasi bersama, siapa yang koplak, siapa yang bodrek, dan siapa yang sesungguhnya memegang komitmen untuk membuat negeri ini lebih baik. Karena kalau kita diam, kita sama saja memberi tiket VIP kepada mereka untuk terus berpesta pora dengan uang kita, yang berasal dari pajak yang kita setorkan secara langsung maupun tidak langsung.
Demikian dulu ya pemirsa elaborasi saya terkait sekelumit cerita di negeri wakanda, tentunya saya berharap agar pembaca terhibur dan yang terpenting agar pembaca bisa tetap waras dalam nalar dan akal sehat dan dijauhkan dari pikiran pikiran jadul nan koplak yang hingga kini masih menghinggapi alam pikiran pejabat-pejabat wakanda yang biasa disebut oknum, eh kalau oknum kan biasanya gak banyak kalau banyakan oknumnya jadi yang dianggap bukan oknum siapa dong? Bingung kan, sama gue juga bingung hehehe.
Sekian dan terimakasih, salam logika dan akal sehat, Wassalam
Penulis: Yusri Amarahman Eka Hamidjaja Pimpinan Redaksi dutapublik.com
