dutapublik.com, TANGGAMUS – Kunjungan Supervisi Ombudsam RI di sambut Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pada Selasa (5/10)
Kunjungan dilakukan dalam rangka Survey dan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Hadir dalam kesempatan itu, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung Atika M. Oktakevina dan Asisten Ombudsman RI Hidayat Pratama serta para Tim Penilai.
Kunjungan Ombudsman disambut langsung oleh Bupati Hj. Dewi Handajani, didampingi Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis, Asisten Bidang Administrasi Jonsen Vanisa serta diikuti secara virtual meeting oleh Wakil Bupati Hi. AM. Syafii, para Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Tanggamus.
Dewi Handajani dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan apresiasinya atas kunjungan Ombudsman RI untuk melakukan survey dan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Menurutnya, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.
“Untuk itu ada tindak lanjut, yaitu perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah Maladministrasi,” katanya.

Keterangan Gambar 2: Pemberian Cenderamata Dari Bupati Tanggamus Kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung
Dewi meminta kepada Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus agar mencermati variabel standar pelayanan publik yang akan dinilai oleh Tim Ombudsman yang didasarkan pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 17 Tahun 2015, yaitu Standar Pelayanan, Maklumat Layanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sarana Prasarana dan Fasilitas, Pelayanan Khusus, Pengelolaan Pengaduan, Penilaian Kinerja, Visi Misi dan Moto Pelayanan serta Atribut.
Dirinya juga menyampaikan, Pemkab Tanggamus telah melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan publik, diantaranya pada sektor Kesehatan, Pariwisata, Kelautan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Pembangunan, Infrastruktur dan sektor lainnya.
Ia berharap, bahwa kegiatan ini akan menjadi acuan dan pedoman serta menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan.
“Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat dipenuhi. Sehingga dengan penilaian Ombudsman ini bisa lebih indah dan lebih baik lagi di masyarakat,” harapnya.
Sementara, Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan, bahwa tugas Ombudsman RI adalah dalam bidang pelayanan publik, seperti berbasis pengelolaan pengaduan untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi, memperbaiki kekurangan, dan kompratif (kompetitif, partisipatif, apresiatif).
“Tujuan kami Ombudsman juga adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” terangnya.
Dadan menambahkan, Ombudsman juga bertugas menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman dan mengedepankan tindakan yang kolektif serta mengukur secara relatif kepatuhan dari Pemerintah terhadap pelayanan publik.
Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Bupati Tanggamus kepada Anggota Ombudsman RI dan kepada Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung. (Sarip)






