Duta Publik

Ketua DPD LPAKN RI PRO JAMIN Minta Inspektur, Sekretaris Inspektorat Dan  Kajari Agar Mundur Jika Tak Sanggup Bersih Bersih Korupsi

175

dutapublik.com, TANGGAMUS – Buruknya kegiatan tata kelola Pemkab Tanggamus, membuat gabungan LSM yang dikomandoi Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN menggelar aksi damai di depan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Tanggamus Lampung dengan tuntutan tegakkan hukum di Bumi Begawi Jejama pada Selasa (30/1/2024).

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tanggamus namun tak satu pun permasalahan baik menyangkut anggaran dana desa dan sebagainya dari banyaknya laporan baik melalui lembaga hingga saat ini laporan tersebut belum juga ada kejelasan atau ditindak lanjuti oleh Inspektorat maupun Kejaksaan setempat.

Adapun yang menjadi tuntutan aksi gabungan Lembaga tersebut diantaranya kasus PLTS yang melibatkan tiga Pekon di Kecamatan Pematang Sawa, dugaan penggelapan BLT DD Pekon Ampai Kecamatan Limau dan juga kasus dugaan penggelapan dana PIP SMK Erlangga Kota Agung Timur. Lembang Gabungan aksi juga menuntut Inspektur Inspektorat dan Sekretaris juga Sekda Hamid Heriansyah Lubis untuk mudur dari jabatannya.

Hermawan Syah Ketua DPD Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) PRO JAMIN Provinsi Lampung dalam orasinya meminta Inspektorat Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Tanggamus segera menindaklanjuti laporan Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus yang selama ini belum ada kejelasan.

“Kerena laporan tersebut sudah cukup lama, tapi hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil oleh Inspektorat, kami juga tau kalau kasus yang menyangkut dana desa semua itu muaranya ke Inspektorat, tapi apa yang telah diperbuat oleh Inspektorat Tanggamus selama ini hanya sebatas pengembalian dan pembinaan, namun kami juga ingin tau bentuk pengembalian tersebut seperti apa dan pembinaannya juga kaya apa, tapi kalau memang Inspektur dan Sekretaris Tanggamus ini tidak mampu bekerja ya mendingan mudur,” ujar Hermawan Syah.

Masih kata Hermawan Syah , sebenarnya ia sangat miris dengan teman teman di Tanggamus ini kalau semua laporan yang mereka laporkan, tidak ada tindak lanjutnya oleh penegak hukum. “Saya berharap pada Inspektorat Kajari maupun pihak Kepolisian untuk memproses laporan baik dari lembaga maupun dari masyarakat, jangan hanya maling ayam saja yang diproses, memproses kasus tindak pidana korupsi itu lebih penting.”

“Kemudian saya sangat kecewa atas sikap Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yang enggan menemui kami, kami datang kesini hanya menyampaikan tuntutan kami bukan mau minta duit, apa Kajari alergi untuk ketemu kami, perlu diingat juga sama Inspektorat dan Kajari jika apa yang menjadi tuntutan kami masih tetap tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali menggelar aksi dengan masa yang lebih banyak lagi,” sambungnya.

“Sebenarnya kami sudah berkomitmen untuk ciptakan pemilu damai makanya kami gelar aksi damai tapi jika sampai selesai pilkada pihak Kajari dan Inspektorat Tanggamus masih tetap tidak memproses kasus yang telah di laporkan oleh Ketua LPAKN RI PRO JAMIN DPK Tanggamus belum juga ada kesimpulan yang jelas maka saya pastikan kami akan turun dengan masa yang banyak dan saya siap mendatangkan dua ribu masa,” tegas Hermawan.

“Yang jelas pokok tuntutan Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN, tegakkan hukum, bersihkan pejabat korup dan jika Sekda yang menjadi dalang dari segala permasalahan copot Sekda masih banyak orang orang Tanggamus yang mampu untuk menjabat Sekda. Dalam lah ini kami lembaga yang tergabung di antaranya LPAKN RI PRO JAMIN, LSM Trinusa, LSM MP3 YPPKM dan Lembaga Profesi Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO L) DPD Kabupaten Tanggamus, dengan berbagai tuntutan yang disampaikan baik di depan Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Tanggamus, itu semua bentuk dari kekecewaan kami atas lambannya penegakan hukum terutama kasus anggaran dinas maupun dana desa.”

“Pada intinya yang paling saya sesalkan sikap Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus atas dasar apa beliau kok gak mau menemui kita, itu yang membuat saya kecewa, secepatnya saya akan berkordinasi dengan DPP LPAKN RI PRO JAMIN pusat untuk melaporkan sikap Kajari Tanggamus ke Kejaksaan Agung, supaya direvisi agar diganti,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga salah satu orang tua alumni siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Erlangga Kota Agung Timur juga menyampaikan kekecewaannya terkait laporan yang ia laporankan di Kajari Tanggamus pada tahun 2023 lalu namun hingga kini belum juga ada kejelasan.

Dalam orasinya Sumpeno menyampaikan Program Indonesia Pintar (PIP) itu merupakan Program Unggulan Pemerintah Pusat dan tidak ada aturan nya buku rekening PIP dikuasai oleh sekolah karena buku itu mutlak milik siswa bukan milik guru atau pun sekolah. Walaupun kasus tersebut sudah ada rekomendasi dari Inspektorat Provinsi dan hanya menyebutkan cuma kelalaian administrasi, berati disitu jelas indikasi pidananya ada,” ujar Sumpeno.

“Saya berharap penegak hukum jangan memandang kasus dari besar kecilnya kerugian, karena semua masalah itu berawal dari kecil terlebih dahulu, namu jika seperti ini dibiarkan maka lama kelamaan akan menjadi besar dan berkelanjutan dan tak kan ada efek jera bagi pelaku,” pungkasnya. (Sarip)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!