dutapublik.com, TANGGAMUS – Sejumlah Jurnalis dan LSM yang tergabung dalam Solidaritas Pers Tanggamus menyambangi Kantor Bupati Tanggamus untuk mempertanyakan tindak lanjut surat yang disampaikan ke Bupati melalui staf Protokol Bupati. beberapa waktu lalu, pada Senin (27/3).
Setelah sekian Minggu surat tersebut dikirim pada saat itu hingga surat tersebut diterima oleh Protokol Bupati namun hingga hari ini tidak ada informasi jawaban dari isi surat tersebut. Atas dasar itulah sejumlah wartawan dan LSM yang tergabung di Solidaritas Pers Tanggamus mendatangi Kantor Bupati Tanggamus untuk mempertanyakan dan seperti apa tindak lanjut terkait surat yang disampaikan ke Bupati.
“Pada saat itu surat yang disampaikan melalui staf protokol Bupati isinya terkait sikap dan perilaku arogansi oknum kepala Pekon Way Nipah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan saat melakukan tugas jurnalis di wilayah Kecamatan Pematang Sawa,” ujar Amroni, Ketua Distrik LSM GMBI Tanggamus, Senin (27/3).
Kata Amroni, surat yang dikirim ke Bupati merupakan surat resmi yang ditandatangani oleh 7 lembaga dar media dan LSM, yang kesehariannya memantau dan mempublish hal-hal yang patut disampaikan ke masyarakat luas.
Namun Amroni mewakili Solidaritas Pers Tanggamus sangat menyayangkan respon dari jajaran staf Bupati Tanggamus karena hingga hari ini surat tersebut masih belum bergerak dari staf Bupati
“Ada apa dengan staf Bupati kita ini yang bersurat itu bukan warga biasa melainkan Lembaga Wartawan dan Lembaga LSM atau jangan-jangan Ibu Bupati kita ini yang memang enggan menerima kiriman surat yang mana isi surat tersebut jelas terkait sifat arogan seorang pemimpin di pemerintahan Pekon,” ujar Amroni.
“Bupati sebagai Kepala Daerah nya jadi secara otomatis Kepala Pekon itu merupakan perpanjangan tangan dari Bupati itu sendiri, jadi dalam hal ini sudah sepantasnya kita pertanyakan dan kita meminta kepada Bupati untuk menghimbau dan membina para bawahannya dan satu pesan saya kepada pemerintah Tanggamus jika gak berani ambil resiko jangan jadi pemimpin di Tanggamus.”
“Kerena jika wartawan konfirmasi terkait anggaran entah itu di Dinas maupun Pekon itu semua sama saja karena uang itu uang negara dan uang rakyat juga, karena pendapatan terbesar adalah dari sektor pajak, jika ada anggaran yang dianggap oleh wartawan itu janggal sudah sewajarnya mereka bertanya begitu juga sebaliknya pihak yang ditanya juga harus memberikan jawaban terlepas benar atau salahnya itu nanti ada tempatnya yang menilai,” tegasnya. (Sarip)
