dutapublik.com, MANADO – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., yang didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si., saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 juga memimpin diskusi Virtual terkait penanganan Covid-19 bersama jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sulut, pada Sabtu (4/9).
Sebelum Kegiatan, Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri, meninjau serbuan vaksinasi massal dengan target Vaksinasi 2.000 dosis dengan didukung oleh 80 Nakes, terdiri dari : TNI 40 Nakes, Polri 16 orang dan Pemda 24 Nakes.
Adapun diketahui di wilayah Provinsi Sulut juga serentak di tiap-tiap Kodim melaksanakan giat vaksinasi dengan target keseluruhan 2.000 orang.
Dalam peninjauan Panglima TNI yang berkesempatan berdialog virtual dengan para Dandim, yang berada di masing-masing wilayahnya yang melaksanakan vaksinasi.
“Pak Dandim, Kapolres bersama Bupati harus terus bersinergi ya dalam melaksanakan serbuan vaksinasi, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara,” imbaunya.
Usai Arahan melalui Virtual, Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kabaharkam Polri melanjutkan kegiatan mengecek kesiapan 4 Pilar dalam mengawasi aplikasi SILACAK guna membantu penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Sulut.
“Diketahui, kunci keberhasilan pengendalian Covid-19 di Sulawesi Utara adalah meningkatkan tracing kontak erat. Tracing kontak erat memang harus benar-benar harus kita masifkan,” ungkapnya.
Seperti halnya yang disampaikan Panglima TNI, penanganan pandemi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat salah satu yang menjadi faktor penyebab meningkatnya angka kasus positif adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Keterangan Gambar 2 : Gubernur Sulut Olly Dondokambey Bersama Panglima TNI, Kepala BNPB Dan Kabaharkam RI Saat Diskusi
“Rata-rata positivity rate Provinsi Sulut berada di angka 19,21%, masih jauh di atas standar yang ditetapkan WHO yaitu di bawah 5%. Saat ini rasio pelacakan kontak erat terhadap 1 kasus konfirmasi di Provimsi Sulut berdasarkan Dashboard Kemenkes adalah 2,97. Target kita harus 1:15. Artinya saat ini baru 3 orang dilacak dari setiap 1 kasus konfirmasi,” jelas Hadi Tjahjanto.
“Kita ambil contoh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tidak ada testing, tracing dan BOR, juga rawat inap RS, tetapi terdapat data kasus konfirmasi dan data kematian yang tinggi,” sebutnya.
Dikatakannya, tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tren penurunan kasus jangan diartikan sebagai kelonggaran untuk kembali beraktivitas sama seperti sebelum pandemi.
“Sulut harus memperkuat upaya penanganan secara sinergis dan serius sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pemda juga perlu untuk mengedukasi masyarakat agar mau dirawat di Isoter,” tegasnya.
Di Isoter, lanjut Hadi, memudahkan monitoring dan perawatan sehingga segera tertangani apabila terjadi perburukan pada pasien.
“Dengan demikian pasien dapat ditangani sesegera mungkin karena isoter telah dilengkapi Nakes, Obat-obatan, Alkes dan sarana pendukung lainnya,” terangnya.
Ia menambahkan terkait vaksinasi, Pemda bersama instansi terkait, TNI Polri, BNPB, Kemenkes harus meningkatkan sinergitas, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam serbuan vaksinasi.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, S.E., di sela-sela memimpin rapat dengan Forkopimda Dalam penjelasannya lewat Virtual mengungkapkan, bahwa saat ini Sulut mengalami kemajuan yang baik, yaitu tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Sulut cukup tinggi.
“Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen dan sinergitas TNI Polri dan Pemerintah Kab/Kota, termasuk dalam penegakan disiplin Prokes dan percepatan vaksinasi bagi masyarakat Sulut,” ujarnya. (Effendy V. Iskandar)
