dutapublik.com, MADINA – Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri kegiatan Penguatan HAM bagi Masyarakat di Pasar Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Minggu (19/10/2025).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembacaan ikrar dan komitmen Masyarakat Sadar HAM P5 HAM oleh masyarakat Madina. Selain itu, juga dilaksanakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahiq oleh Baznas melalui program Madina Sehat, Madina Taqwa, Madina Cerdas, serta kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasi atas satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, momentum ini terasa istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto.
“Spesial dan sangat khusus bagi bangsa Indonesia, karena yang pertama, sudah genap satu tahun di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dan juga bertepatan dengan ulang tahun beliau,” ujarnya.
Pigai menilai, Presiden Prabowo merupakan sosok pemimpin patriotik dan negarawan. Ia mencontohkan sejumlah program unggulan yang digagas Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan rakyat gratis, hingga layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
“Beliau menghadirkan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan perumahan untuk rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila.
Sementara itu, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah mendasar yang dimiliki setiap orang di dunia. Secara internasional, pengaturannya telah dibentuk pada 10 Desember 1948 melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Saipullah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madina telah berkomitmen terhadap penegakan HAM yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2021–2025.
“Dimana hak sipil, politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya harus dilindungi secara berimbang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa masyarakat Tabagsel, khususnya Madina, memiliki falsafah hidup Dalihan Natolu yang diibaratkan sebagai tungku bertiga, terdiri dari tiga hubungan kekerabatan yaitu mora, kahanggi, dan anak boru.
“Falsafah ini menjadi dasar tatanan sosial dan kekerabatan masyarakat Madina yang menekankan nilai-nilai kesetaraan, rasa hormat, tolong-menolong, dan keseimbangan,” tambahnya.
Dalam hukum adat yang berkembang di masyarakat juga dikenal Poda Na Lima, yaitu paias rohamu, paias pamatangmu, paias parabitonmu, paias bagasmu, dan paias pakaranganmu sebuah pedoman hidup yang mengajarkan kebersihan hati, tubuh, lingkungan, dan perilaku.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Dr. Flora Nainggolan, unsur Forkopimda, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, Pj Sekdakab Sahnan Pasaribu, para kepala OPD Pemkab Madina, Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti, serta tokoh adat setempat. (S.N)
