, , , , , , , , ,

Pakar Dorong Kasus Yunus Wonda Dilaporkan ke Presiden, KPK dan Diviralkan

dutapublik.com, JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mendorong agar persoalan lambannya penetapan tersangka dalam kasus dugaan...

Dua Kali Kembalikan Uang Korupsi dan Namanya Disebut Terlibat Dalam Putusan Hakim, Kejati Papua Belum Juga Tetapkan Yunus Wonda Sebagai Tersangka

dutapublik.com, PAPUA – Nama Yunus Wonda, Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua, kembali menjadi sorotan dalam penanganan kasus...

Bupati Jayapura Kembalikan Uang Hasil Korupsi PON XX 2021 Rp10 M, Kejagung: Masih Proses Lidik

dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi soal belum ditetapkannya mantan Ketua Harian Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX...

Komjak Segera Minta Klarifikasi Kejati Papua Soal Status Mantan Ketua Harian PB PON XX 2021 Yang Belum Ditersangkakan

dutapublik.com, JAKARTA – Komisi Kejaksaan (Komjak) RI berencana melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terkait penanganan kasus korupsi...

Netizen Sindir Kasus PON Papua: “Hukum Tabola Bale, Uang Negara Jadi Pinjaman?”

dutapublik.com, JAKARTA – Keputusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang belum juga menetapkan Bupati Jayapura, Yunus Wonda (YW), sebagai tersangka mendapat...

Bupati Jayapura Tak Jadi Tersangka Usai Kembalikan Uang Korupsi PON XX, Kejati Papua Minta Dukungan

dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua meminta agar masyarakat memberikan dukungan setelah tidak menetapkan Bupati Jayapura, Yunus Wonda sebagai...

Bupati Jayapura Kembalikan Uang Korupsi Tapi Tidak Jadi Tersangka, Pakar Hukum Duga Kejati Papua Terima Suap

dutapublik.com, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menerima pengembalian uang hasil korupsi PON XX 2021 dari salah satu saksi berinisial YW sebesar Rp. 10...

Mantan Penasihat KPK Duga Ada Permainan Di Internal Kejati Papua Dalam Menangani Kasus Korupsi PON XX

dutapublik.com, JAKARTA – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua menduga ada permainan yang dilakukan Kejaksaan...