alat bukti korupsi, asas legalitas, Audit BPK, audit BPKP, BPK, BPKP, due process of law, hukum indonesia, Hukum Pidana, hukum tata negara, Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepastian hukum, kerugian keuangan negara, kerugian negara, kewenangan BPK, kewenangan BPKP, KUHP nasional, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MK, Pasal 603 KUHP, Pemberantasan Korupsi, pembuktian kerugian negara, pemeriksaan keuangan negara, pendapat hukum, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Tindak Pidana Korupsi
Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat
ADIE@RT18/08/2026
dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...
Presiden, DPR, Dan MA Harus Bersatu Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Pemred05/03/2025
Oleh: Rene Putra Tantrajaya, SH., LLM., CIM. (Advokat) Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia selama ini telah mendorong mereka untuk terus...
MA Minta LPKA Terima Eksekusi Terpidana: Dalam KUHAP Tidak Ada Kekuasaan Lapas Untuk Menolak
Pemred19/02/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial, Suharto menilai, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak dapat menolak Terpidana untuk di...
Ombudsman: MA Harus Penuhi Hak Terpidana Agar Dapat Dieksekusi Di LPKA Klas II Bandung
Jarwo17/02/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA)diminta agar segera menyelesaikan masalah penolakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Bandung, Jawa Barat...
Klarifikasi Ke Ombudsman Soal Penahanan Terpidana Yang Terputus, MA: Kan Misalnya Tidak Nahan Bisa Dihitung
Pemred06/02/2025
dutapublik.com, JAKARTA – Anak dibawah umur yang sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang hingga Mahkamah Agung (MA) belum juga dieksekusi. Hal...
Mahkamah Agung Putuskan Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg Di Setiap Tingkatan
Pemred03/10/2023
dutapublik.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Pasal 11 ayat 6 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10...
MA Luncurkan Aplikasi SATU JARI, KPN Jakpus Harapkan Para Hakim Tingkatkan Kinerja
Pemred18/08/2023
dutapublik.com, JAKARTA – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (KPN Jakpus), Liliek Prisbawono Adi bersama wakilnya, Henny Trimira Handayani mengikuti acara...
PN Jakpus Ikuti Pembinaan Teknis Hukum Acara Yang Diselenggarakan Oleh MA
Pemred06/07/2023
dutapublik.com, JAKARTA – Wakil Ketua dan seluruh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengikuti Pembinaan teknis hukum acara yang diberikan oleh...










