anti penyuapan, Gratifikasi, Hukum, Integritas, KKN, Mahkamah Agung, Pelayanan Publik, Pengadilan negeri Jakarta pusat, peradilan bersih, pn jakarta pusat, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, SMAP, Zona Integritas
Perkuat Komitmen Anti-KKN, PN Jakarta Pusat Sosialisasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
dutapublik.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh aparatur pengadilan....
Audit BPKP sebagai Alat Bukti Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi? Ini Pendapat Hukum Prof. Henry Yosodiningrat
dutapublik.com, JAKARTA – Polemik mengenai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak...
DPP KAMPUD Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala BPN Kota Bandar Lampung ke Polda Lampung
dutapublik.com, BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H.,...
Hakim dan Aparatur PN Jakarta Pusat Tandatangani Pakta Integritas 2026
dutapublik.com, JAKARTA – Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menandatangani Pakta Integritas Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin...
PN Jakarta Pusat Raih Tiga Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa Dari Mahkamah Agung
dutapublik.com, JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Abhinaya Upangga Wisesa yang...
MA Mutasi 224 Pejabat Kepaniteraan, Dwi Setyo Kuncoro Jadi Panitera PT Denpasar
dutapublik.com, JAKARTA – Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) resmi mengumumkan mutasi dan promosi 224 tenaga teknis kepaniteraan di...
Sempat Tolak Terpidana Anak Karena Ada Penahanan Yang Terputus, LPKA Kelas II Bandung Tiba-Tiba Terima Eksekusi
dutapublik.com, BANDUNG – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandung, Jawa Barat mengaku telah menerima eksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang...
Terkait Gagalnya Kejari Karawang Eksekusi Terpidana, Mahkamah Agung: Terdakwa Harus Dikeluarkan Demi Hukum Jika Masa Penahanannya Telah Habis
dutapublik.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa terdakwa yang masa penahanannya telah habis wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pernyataan...
